Bagus Blog of Fisheries

Lets Improve Our Fisheries and Marine

Get Connected

Beri Makan Ikan


    Free Automatic Backlink 1000 Backlinks Free 100K Backlinks Backlinks Center Free SEO Backlinks Instant Backlinks SEO Bookmarks Dofollow Backlinks Premium Backlinks Top SEO Backlinks 1000 Backlinks Free Auto Backlinks Dofollow Backlinks Text Back Links Exchanges MAJLIS LINK: Do Follow BacklinkLink Portal Teks TVAutoBacklinkGratisjapanese instant free backlink Free Plugboard Link Banner ButtonFree Automatic Backlink Service Free Backlink Service, Links Building 4 Free Free Backlink Services Free Automatic Backlink Best Backlinks daily Bookmarks Free 1000 Backlinks Auto Dofollow Backlinks Backlinks Builder Dofollow Backlinks Free Hundred Backlinks Submit Your Site To The Web's Top 50 Search Engines for Free! Submit ExpressSEO Tools Dental Assistant DirectoryAziende Resource Direktori Indonesia WoW Range Best Web Directory

Konservasi Taman Laut Wakatobi

diposting oleh bagusrn-fpk09 pada 16 October 2011
di Perikanan - 2 komentar

ABSTRAK

                        Pentingnya menjaga wilayah perairan yang kita miliki adalah salah satu usaha kita dalam peningkatan potensi berkembangnya perairan Indonesia. Taman Laut adalah kawasan yang menjadikan wilayah perarian agar tetap terjaga kelestariannya. Konservasi taman laut merupakan permasalahan yang akan dihadapi pemerintah agar taman laut tetap terjaga kelestariannya dan sektor-sektor penunjang yang dimilki dapat mecapai harapan yang diinginkan. Kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak akan terlepas dari aturan hukum yang telah ditetapakan. Sehingga  masyarakat  pun dapat menikmati kekayaan laut melalui bisnis pariwisata dan usaha perikanan, tanpa merusak kelestarian ekosistemnya. Taman Laut Nasional Wakatobi merupakan salah satu taman laut nasional  di Indonesia yang memiliki potensi besar karena posisi taman laut tersebut sanagt strategis letak geografisnya. Oleh karena itu Taman Laut Nasional Wakatobi dalam kegiatan konservasinya sangat erat sekali dengan penerapan aturan hukum yang diberlakukan dan ditetpakan oleh pemerintah.

 

Kata kunci : Konservasi taman laut, kebijakan pemerintah, aturan hukum


BAB I 

1.1 Latar Belakang

                             Potensi Sumberdaya perairan di Indonesia merupakan salah satu modal dasar dalam pengembangan ekonomi Negara, peningkatan devisa Negara, perluasan lapangan kerja hingga pencapaian kesejahteraan rakyat. Ikan-ikan yang bernilai ekonomi tinggi melintasi wilayah perairan Indonesia, yang memiliki ekosistem yang berpotensi. Saat ini berbagai pihak telah memiliki dorongan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya ikan yang kita miliki. Dilihat dari letak geografis, Indonesia memiliki bentangan alam yang sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai kawasan perairan yang sangat berpeluang besar dalam sektor-sektor penting bagi Indonesia. Terutama apabila kawasan tersebut dijadikan sebagai kawasan konservasi suatu kawasan Taman Wisata dan Taman Laut Nasional.Indonesia banyak sekali memiliki kawasan yang berpotensi tinggi dalam kegiatan koservasi yang lebih baik lagi. Taman Laut Nasional Wakatobi merupakan kawasan yang memiliki potensi sangat tinggi karena taman laut ini  letaknya berada di ”Pusat segitiga karang dunia” dimana mencakup 4 (empat) pulau utama yaitu Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia dan Binongko. Sebelumnya kawasan ini hanya dijadikan Taman Wisata Alam, namun karena potensi dalam peningkatan konservasi besar dan dapat mengandalkan berbagai sektor penting yang 97% merupakan wilayah  laut, sehingga wilayah ini dijadikan sebagai Taman Laut Nasional.

                             Dalam peningkatan kosenservasi Taman Laut Nasional Wakatobi tidak terlepas akan kebijakan pemerintah yang disesuaikan dengan aturan hukum yang diberlakukan. Karena apabila tidak menerapkan aturan hukum maka kawasan tersebut akan terbengkalai pengembangannya yang disebabkan oleh permasalahan dan bentuk ancaman yang sangat serius terhadap sektor perikanan dan kelautan, yang terkait dengan kelestarian sumberdaya hayati laut sebagai masalah utama dalam pengelolaan dan pengembangan konservasi.Karena dalam upaya konservasi ini memerlukan pendekatan pengelolaan yang lebih spesifik, antara lain, karena terkait dengan dinamika ekosistem perairan yang senantiasa bergerak serta karakteristik biota perairan yang tidak mengenal pemisahan wewenang maupun batas-batas wilayah administrasi pemerintahan.Si samping itu pihak efisiensi dan efektivitas pelaksanaan wewenang urusan–urusan pemerintahan di bidang konservasi kawasan dan konservasi jenis ikan berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi serta kompetensi masing-masing instansi pelaksana mandat.

1.2  Tujuan

-          Mengetahui letak kawasan Taman Laut Nasional Wakatobi.

-          Mengetahui aturan pemerintah dan aturan hukum yang diterapkan dalam konservasi Taman Laut Nasional Wakatobi

-           Mengetahui Potensi apa saja yang dimiliki di wilayah Taman Laut Wakatobi

-          Mengetahui betapa pentingnya konservasi kawasan perairan.

-           Mengetahui betapa pentingnya aturan yang telah dibuat pemerintah dalam pelaksanaan konservasi Taman Laut Nasional Wakatobi.

-          Menegtahui Perangkat Undang-Undang yang digunakan dalam konservasi Taman Laut Nasional Wakatobi.

1.3  Manfaat

-          Lebih memaknai betapa besar potensi yang dimiliki oleh wilayah peraiaran di Indonesia khususnya Taman Laut Nasional wakatobi yang dijadikan sebgai Taman Laut yang dikonservasi.

-          Memberikan pandanagan secara global bagaimana kawasan perairan Indonesia  apabila dilakukan konservasi.

-          Mendorong kita semua agar ikut serta dalam mejaga akan kelestarian kawasan yang penting di perairan Indonesia.

 

1.4  Rumusan Masalah

                             Taman Laut Nasional Wakatobi terletak di suatu posisi yang sangat strategis karena terletak pada Pusat segitiga karang dunia yang memiliki potensi sangat besar dalam tindakan konservasi, sehingga dalam tindakan tersebut kita harus mengerti bagaimana pentingnya diperlukan campur tangan pemerintah dalam menerapkan aturan hukum yang telah dibuat supaya tidak terjadi suatu permasalahan yang dapat mengancam kerusakan Taman Laut Nasional Bunaken. Hal-hal yang perlu diketahui lagi adalah potensi apa saja yang dimiliki ioleh Taman Nasional Wakatobi sehingga dapat meningkatakn perkembangan ekonomi Indonesia hingga mewujudkan kesejahteraan rakyat.


    BAB II

Landasan Teori

2.1 Pengertian Konservasi

        Berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan untuk pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan definisi konservasi yang  relevan adalah yang tertuang dalam Word Conservation Strategy (IUCN 1980) yang telah diadopsi oleh Indonesia dan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam World Conservation Strategy, konservasi didefinisikan sebagai manajemen biosphere secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang (Alikodra 1996).  Tujuan konservasi tersebut mencakup tiga hal (Alikodra 1996; Mas’ud dan Riswan 1996), yaitu:

     1) Perlindungan sistem ekologis yang penting sebagai pendukung   kehidupan;

2)  Pelestarian keanekaragaman flora dan fauna dan ekosistemnya;

3)  Pemanfaatan sumberdaya biologis dan ekositemnya secara berkelanjutan.

 

2.2 Pengertian Taman Laut Nasional

                             Taman Laut Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi (UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SumberDaya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

 

2.3 Taman Laut Nasional Wakatobi

                             Sejak Tahun 1995 Pemerintah pusat menetapkan kawasan     tersebut sebagai kawasan Taman Nasional Laut dengan nama Taman Nasional KepulauanWakatobi melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 393/Kpts-VI/1996tanggal 31 Juli 1996. Kawasan tersebut dibagi menjadi lima zona.Nama   WAKATOBI diambil dari nama awal empat pulau utama di kawasan tersebut yaitu   (Wanci, Kaledupa, Tomia & Binongko). Dengan pengawasan sebuah kantor  perwakilan Taman Nasional di kota Baubau. 

 

2.4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

                             Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur penetapan status hukum kawasan lautnya. Secara khusus undang-undang ini memberikan wewenang kepada Menteri untuk menetapkan status suatu bagian laut tertentu sebagai kawasan Suaka Alam Perairan, Taman Nasional Perairan, Taman Wisata Perairan, atau Suaka Perikanan.  Penetapan status kawasan-kawasan laut tersebut bertujuan untuk melindungi dan melestarikan sumber-sumber kekayaan alam hayati dan ekosistemnya. 

 

2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang  Kawasan Suaka  

     Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam.

                                      Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.  Pengertian Kawasan Suaka Alam menurut peraturan ini adalah: “kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Adapun yang dimaksud dengan Kawasan Pelestarian Alam adalah: kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya  

 

BAB III

Pembahasan

 

3.1 Taman Laut Nasional Wakatobi       

                             Secara geografis letak kepulauan ini antara Laut Banda dan Laut Flores dan letak administratif berbatasan dengan Laut Banda dan Kabupaten Muna secara keseluruhan lokasi Taman Nasional Laut waktobi terletak di kaki ujung Pulau Sulawesi Bagian Tenggara. 

                             Wakatobi berdiri sebagai taman laut nasional di tahun 1996. Taman laut nasional ini termasuk kepulauan Wangi-wangi, Kaledupa, Tomia, dan Binongko, dengan total area 1,39 juta ha. Menyangkut keanekaragaman hayati laut, skala dan kondisi karang, Wakatobi menempati salah satu posisi prioritas tertinggi dari konservasi laut di Indonesia ini juga merupakan bagian terpenting dalam sebuah jaringan saling memenuhi dari Kawasan Perlindungan Laut sepanjang pesisir Tenggara Sulawesi. Kemampuan pengelolaan taman nasional yang luas ini sangat terbatas

 

3.2 Perangkat UU dan aturan pemerintah dalam Konservasi Taman Laut

                             Kawasan konservasi merupakan kawasan yang benar-benar harus diperhatikan secara spesifik akan aturan hokum yang diberlakukan agar tidak terjadi sesuatu masalah yang tidak diinginkan yang dapat merugikan seluruh pihak. Dan masyarakat sadar akan kekayaan yang dimilikinya. Oleh karena itu perangkat hukum atas aturan konservasi terinci sangat luas. Selain aturan yang termuat dalam UU No.21 Tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 Tentang  Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. Dalam kegiatan konservasi juga menggunakan aturan pemerintah dan aturan hukum lainnya seperti :

-          UU No. 5 tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI)

lahir Sejak Konvensi PBB untuk Hukum Kelautan (UNCLOS) 1982 ditetapkan. secara geografis 75% wilayah negeri ini merupakan laut. Dari aspek geografi inilah para ahli sejarah ekonomi memulai kajian nusantara. Salah satu kesimpulannya adalah peran perikanan sebagai salah satu industri di pesisir nampakmasih sangat kecil (10% dari PDB Pertanian

-           UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Secara implisit menyebutkan bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan itu meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Yang juga termasuk dalamkewenangan yang dimaksud pasal ini adalah pengaturan administratif, pengaturan tata ruang, penegakan hukum terhadap aturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah. Pemerintah daerah juga mesti ikut serta dalam pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara. Kewenangan di bidang konservasi memungkinkan daerah untuk mencadangkan kawasan konservasi perairan dan mengelola sesuai dengan kewenangannya

-          PP No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Merupakan aturan domestik terbaru yang mengatur konservasi kawasan perairan, lebih khusus konservasi sumber daya ikan adalah.

Aturan yang telah dibuat tersebut sangatlah penting dalam kegiatan yang berkaitan dengan  konservasi, baik cakupan ruang maupun sumber daya alamnya. Dalam bagian penjelasan, disebutkan bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mengatur pelindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari SDA hayati dan sangat penting untuk  kebijakan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan masyarakat. Pada akhirnya perangkat hukum ini ditujukan bagi peningkatan mutu kehidupan manusiamengatur semua aspek.

2 Komentar

Irma

pada : 05 March 2012


"Pengertian taman lautnya kurang jelas"


Bagus Rizki Novianto

pada : 19 April 2012


"maaf sob,mungkin bisa dicari lagi yang lebih lengkap :)
Thanks sarannya :D"


Tinggalkan Komentar

Nama :
E-mail :
Web : tanpa http://
Komentar :
Verification Code :   
   

Pengunjung

    827.590